Indonesia English

Home » 2017

2017

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT. BPR DINAMIKA BANGUN ARTA

TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank, maka semakin meningkat pula risiko yang ditimbulkan sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang baik, selain itu dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. Tata kelola Bank Perkreditan Rakyat menerapkan prinsip “TARIF” yaitu Transparency (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (independen), dan Fairness (kewajaran).

  •  

 

LATAR BELAKANG

  1.  

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value (budaya kerja) dan meningkatkan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Budaya Kerja yang telah dimiliki, yaitu budaya kerja “JUARA” (Jujur, Ulet, Agresif, Rapi, Antusias) diharapkan menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak segenap insan BPR untuk mencapai tujuan Perseroan. Arti dari budaya kerja “JUARA” adalah :

  • Jujur

Bekerja dengan lurus hati, mengikuti aturan yang berlaku

  • Ulet

Tidak mudah putus asa, mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan

  • Agresif

Berkeinginan besar untuk maju

  • Rapi

Bekerja dengan baik, teratur dan tertib

  • Antusias

Adanya semangat untuk selalu berbuat lebih baik

 

FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TATA KELOLA

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta, sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank yang sehat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

 

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penyusunan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Dinamika Bangun Arta mengacu pada :

  1. Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan.
  2. Peraturan Pemerintah.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 01 April 2015, SEOJK No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  4. Anggaran Dasar PT. BPR Dinamika Bangun Arta.

 

ISTILAH-ISTILAH DALAM PELAKSANAAN GCG

  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  • Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
  • Selanjutnya yang dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) ini, bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR adalah PT. BPR Dinamika Bangun Arta yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  1. Dewan Komisaris

Adalah organ BPR yang terdiri atas Komisaris Utama dan anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat dan rekomendasi kepada Direksi.

  1. Direksi

Adalah organ BPR yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

  1. Pejabat Eksekutif

Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

  1.  Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG)

Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness).

  1. Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Pekerja dan Masyarakat.

  1. Pelangaran

Adalah sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari kode etik BPR.

  1. Insan BPR

Terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Anggota Komite di bawah Direksi, pekerja tetap, pekerja kontrak serta tenaga Outsourcing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR.

  1. Pihak Independen

Adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

  1.  Keluarga

Mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun horizontal meliputi :

  • Orangtua kandung/tiri/angkat;
  • Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
  • Anak kandung/ tiri/angkat;
  • Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
  • Cucu kandung/tiri/angkat;
  • Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
  • Suami/istri;
  • Mertua atau besan;
  • Suami/istri dari anak tiri/angkat;
  • Kakek/nenek dari suami atau istri;
  • Suami/istri dari cucu kandung/tiri;
  • Saudara tiri/angkat dari suami atau istri besarta suami atau istrinya;

 

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Dinamika Bangun Arta senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

  1. Transparansi (Transparency)

Merupakan keterbukaan dalam menggemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar BPR menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

  1. Akuntabilitas (Accountability)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

  1. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Merupakan kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Responsibility harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR serta tanggungjawab BPR terhadap masyarakat dan lingkungan.

  1. Independensi (Independency)

Merupakan pengeloaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing.

 

Guna memberikan arah yang tepat sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada prinsipnya ruang lingkup pelaksanaan GCG yang akan dilakukan BPR meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR, Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan Tata Kelola BPR Dinamika Bangun Arta tahun 2017 meliputi :

  1. Ruang Lingkup
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
  3. Kelengkapan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
  4. Penanganan benturan kepentingan
  5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
  6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
  7. Batas maksimum pemberian kredit
  8. Rencana bisnis BPR
  9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
  1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR
  3. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
  4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
  5. Frekwensi rapat Dewan Komisaris
  6. Jumlah penyimpangan intern
  7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
  8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
  9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik
  10. Hasil penilaian (Self Assesment) dan kesimpulan umum

 

 

  1. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

 

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman dari hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Direksi yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Masa jabatan Direksi yang menjabat saat ini berakhir pada tanggal 27 Desember 2017. Akan tetapi Sdr. H. Achmad Prihatin, SE. M.Si yang merupakan anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mengajukan permohonan untuk tidak diperpanjang lagi masa jabatannya pada periode selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 25 November 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang menghasilkan keputusan antara lain :

  • Memperpanjang masa jabatan Sdr. Dani Satriawan, SE sebagai Direktur Utama;
  • Menerima permohonan Sdr. H. Achmad Prihatin, SE. M.Si  untuk tidak diperpanjang masa jabatannya sejak 27 Desember 2017;
  • Mencalonkan Sdri. Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom, MM untuk diajukan sebagai calon Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk segera diajukan Fit and Proper Test di OJK.

Dengan demikian susunan Direksi PT. BPR Dinamika Bangun Arta per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

  •  
  •  

Masa Jabatan

Dani Satriawan, SE

  •  

27 Des 2014 s.d 27 Des 2017

 

Susunan Anggota Direksi

Dani Satriawan, SE – Direktur

Dani Satriawan, SE mengawali karier di dunia perbankan pada saat bergabung dengan BPR Kawi Centra pada tahun 2001 sebagai Kabag Kredit. Pada tahun 2004 bergabung dengan BPR Dinamika Bangun Arta dengan posisi Kabag Kredit. Pada tahun 2012 diangkat sebagai Direktur, dan ditetapkan sebagai Direktur Utama sejak tanggal 27 Desember 2014 dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor S-36/KR.41/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Pengangkatan Anggota Direksi. Dan telah memiliki sertifikasi kompetensi yang masa berakhir sertifikat tersebut pada tanggal 13 Desember 2021. Pengangkatan kembali Sdr. Dani Satriawan, SE sebagai Direktur Utama telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor : AHU-AH.01.03.0197373 tanggal 05 Desember 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR. Tugas dan tanggung Jawab Direksi PT. BPR Dinamika Bangun Arta antara lain :

  1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
  3. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
  4. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi;
  5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
  6. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
  7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

 

Rapat Direksi

Direksi PT. BPR Dinamika Bangun Arta pada tahun 2017 telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 8 (delapan) kali, rapat Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 sebagai berikut :

No

Tanggal

Peserta Rapat

Agenda Rapat

1

06.02.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi hasil per 31 Januari 2017
  • Pembahasan perhitungan Best Lending Rate tahun 2016 dan 2017

2

06.03.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi hasil per 28 Februari 2017
  • Pembahasan persiapan RUPS dan Audit OJK

3

17.04.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi hasil sampai dengan 15 April 2017
  • Lain-lain

4

04.05.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi ketercapaian sampai dengan 30 April 2017
  • Pembahasan persiapan RUPS LB
  • Lain-lain

5

05.06.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi hasil per 31 Mei 2017
  • Pelaksanaan dan kinerja bulan Juni 2017
  • Rencana RUPS LB

6

18.07.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja dan rencana kedepan untuk kinerja Bank
  • Lain-lain

7

03.08.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja 31 Juli 2017
  • Persiapan perubahan aktivitas operasional selama Direktur Utama melaksanakan ibadah haji.
  • Koordinasi KAP
  • Pembahasan tidak di setujuinya pencalonan PE Kepatuhan yang dirangkap oleh PEAI

8

18.10.2017

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja sampai dengan Oktober 2017
  • Rencana penambahan karyawan baru
  • Penilaian kinerja karyawan
  • Rencana pembahasan RBB 2018

Untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, pada tahun 2017 anggota Direksi telah mengikuti training dan/atau seminar diantaranya sebagai berikut :

  • Sosialisasi mengenai ketentuan LPS pada tanggal 21 Maret  2017 di Semarang yang diikuti oleh Direktur Utama.
  • Sosialisasi mengenai Tata Kelola (GCG) pada tanggal 11 April 2017di Semarang yang diikuti oleh Direktur.
  • Seminar Nasional dan Infobank BPR Awards 2017 tanggal 10 Agustus 2017 di Bali yang diikuti oleh Direktur Utama
  • Sosialisasi SID pada tanggal 25 Oktober 2017 di Semarang yang diikuti oleh Direktur.

Di tahun 2017 Direksi telah menindaklanjuti keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan yang tidak menyetujui Pengangkatan PEAI sebagai PE yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dengan mengangkat sdri. Hanani Purwaningsih Nugraheni, SE sebagai PE Kepatuhan dan Manrisk dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 037/SK-DBA/HRD/VIII/2017 dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor S-S21/KR.0311/2017 perihal pengangkatan Pejabat Eksekutif.

 

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman dari hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dinamika Bangun Arta per 31 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) orang dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tahun 2015 Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama pada PT. BPRS HIK Tegal sampai dengan saat ini. Di tahun 2017 tidak ada perubahan Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Dinamika Bangun Arta per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

  •  
  •  

Masa Jabatan

Drs. Tri Selo

Komisaris Utama

03 Jul 2017 s.d 03 Jul 2020

Drs. Syamhudi, M.Si

  •  

01 Jul 2016 s.d 01 Jul 2019

Susunan Anggota Dewan Komisaris

Drs. Tri Selo -Komisaris Utama

Drs. Tri Selo menjabat sebagai Komisaris Utama setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-218/KR.411/2014 Tanggal 02 September 2014 perihal Pengangkatan Komisaris Utama PT. BPR Dinamika Bangun Arta. Beliau pernah berkarier di Bank Indonesia sampai dengan masa pensiun yaitu mulai tahun 1981 sampai dengan tahun 2010 dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Bank Indonesia KPW Tegal. Pada saat ini beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. BPR Dinamika Bangun Arta dan sebagai Komisaris Utama PT. BPRS HIK Tegal. Dan telah memiliki Sertifikasi Kompetensi yang berakhir pada 14 Desember 2020.

 

Drs. Syamhudi, M.Si – Komisaris

Drs. Syamhudi, M.Si menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-210/KR.0311/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 perihal Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dinamika Bangun Arta. Beliau mengawali karier di dunia perbankan sebagai KS Pengawas Bank pada KPW Bank Indonesia Kediri pada tahun 1992 dan  berkarier di Bank Indonesia dalam sampai dengan tahun 2016  dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Tim Operasional Kliring Di DPSP Bank Indonesia. Dan telah memiliki Sertifikat Kompetensi yang masa berakhir sertifikat  tersebut pada 05 November 2020.

 

Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya sesuaidengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain sebagai berikut :

  1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.
  5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

 

  1. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal Inti PT. BPR Dinamika Bangun Arta periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.506.122 ribu , sesuai dengan ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola maka PT. BPR Dinamika Bangun Arta belum wajib membentuk Komite Audit, maupun Komite Pemantau Resiko.

 

  1. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, manajemen BPR selalu melakukan koordinasi, administrasi, dan dokumentasi terhadap permasalahan yang sekiranya memiliki benturan kepentingan sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi hambatan pada proses bisnis BPR.Manajemen telah membuat kebijakan penilaian kinerja karyawan dan pada saat pemberian promosi, maupun pada saat pelaksanaan rotasi, dan mutasi didasarkan atas hasil penilaian tersebut.

 

  1. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN
  1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memenuhiketentuan pelaksanaan Tata Kelola BPR Dinamika Bangun Arta telah memiliki Fungsi Kepatuhan, tujuannya untuk membangun dan mengaplikasikan budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan operasional BPR sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam aktivitas bisnis BPR selaras dengan peraturan yang ada.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2017 :

  1. Monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  2. Monitoring kewajiban BPR atas laporan-laporan internal kepada Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terdapat keterlambatan;
  3. Monitoring proses pengkinian data nasabah;
  4. Mengadministrasikan dan menginformasikan kepada setiap bagian yang terkait dengan pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

 

 

  1. Penerapan Audit Intern

Pada periode 2017 BPR Dinamika Bangun Arta telah memenuhi aturan mengenai pengangkatan PE Audit Intern. Audit Intern telah menjalankan tugasnya dengan melakukan audit di semua aktivitas operasional BPR. Temuan audit dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur dan Dewan Komisaris.

Fungsi PE Audit Intern adalah :

  1. Menyusun Rencana Audit;
  2. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif di bagian kredit, dana dan operasional;
  3. Monitoring tindak lanjut (follow up) hasil audit intern dan ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
  4. Mengadakan On The Spot (OTS) nasabah kredit, nasabah dana dan cash count pada kas teller.

Program Kerja Audit Intern tahun 2017

Selama periode 2017 Audit Intern telah melakukan kegiatan audit sebanyak 4 (empat) kali di semua bagian. Rencana kerja Audit Intern yang telah disetujui oleh Direktur Utama antara lain sebagai berikut :

  1. Peningkatan kualitas pelayanan yaitu peningkatan dan perbaikan pelayanan agar selalu mengedepankan ketentuan-ketentuan pelayanan yang optimal (Service Excellence).
  2. Kebijakan dan prosedur operasional yaitu kelengkapan pedoman operasional BPR untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, yang didukung dengan kepatuhan setiap bagian terhadap ketentuan-ketentuan internal maupun eksterna yang berlaku.
  3. Peningkatan kualitas kredit dan kelengkapan administrasi kredit
  4. Penerapan prinsip pengenalan nasabah (KYC) yaitu pemeliharaan data nasabah, Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Report (STR), serta penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
  5. Meningkatkan kualitas Audit Internal untuk menguasai kebijakan dan prosedur operasional BPR, peraturan internal dan eksternal, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.

 

  1. Fungsi Audit Eksternal

Audit Eksternal telah berjalan efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemilihan Auditor Eksternal ditentukan oleh Pengurus dan merupakan hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2017 BPR Dinamika Bangun Arta telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamuji dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017. KAP bekerja secara independen memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

  1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam operasional perusahaannya BPR Dinamika Bangun Arta senantiasa menerapkan prinsip prudential (kehati-hatian). Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang timbul dan merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan melalui beberapa aspek risiko diantaranya sebagai berikut :

  1. Risiko Kredit

Antara lain dengan menerapkan strategi seperti analisa cermat dalam proses realisasi, penggunaan pusat data SID di Bank Indonesia, kewenangan berjenjang dalam pengambilan keputusan kredit, melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kredit bermasalah.

  1. Risiko Likuiditas

Melakukan pemantauan likuiditas secara harian, baik untuk memenuhi kebutuhan dari pihak kredit, dana dan operasional. Bank menempatkan dananya dalam bentuk giro dan tabungan sebagai secondary reserve.

  1. Risiko Operasional

Antara lain dengan menerapkan beberapa kebijakan pengendalian/pembatasan kewanangan transaksi secara berjenjang, peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal.

  1. Risiko Kepatuhan

BPR telah melakukan proses identifikasi terhadap semua peraturan yang terkait dengan kepatuhan, misalnya : ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), dan lainnya.

 

 

  1. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat BPR wajib memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. Pada periode Desember 2017modal KPMM BPR Dinamika Bangun Arta sebesar Rp.3.506.122 ribu, dengan demikian maka ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagai berikut  :

  • Pihak Terkait (10%)                                                            :  Rp.350.612 ribu
  • Pihak Tidak Terkait (20%)                                                 :  Rp.701.224 ribu
  • Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%)                      :  Rp.1.051.836 ribu

Pada tahun 2017 tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampuan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit dari semua kredit yang disalurkan.

 

  1. RENCANA BISNIS BPR

Periode tahun 2017 PT. BPR Dinamika Bangun Arta mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Secara umum, rencana kerja dan anggaran tahun 2017 dapat dicapai, meskipun ada beberapa hal yang belum sesuai target. Kekurang berhasilan dalam beberapa hal tersebut akan menjadi cambuk dan bahan evaluasi, sementara keberhasilan yang telah dicapai akan menjadikan penyemangat bagi jajaran pengurus dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan BPR kedepan.

Volume usaha pada tahun 2017 naik 23% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp.29.533.345 ribu menjadi Rp.36.406.915 ribu. Peningkatan volume usaha tersebut diikuti dengan perbaikan pada aspek rentabilitas tercermin dari peningkatan rasio ROA dari 3.19% pada tahun 2016 menjadi 3.31% pada tahun 2017 dan penurunan BOPO dari 84.99% pada tahun 2016 menjadi 83.66% pada tahun 2017.

Dilandasi semangat meningkatkan kualitas pelayanan yang berasaskan kekeluargaan,BPR berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga sebesar Rp.32.193.456 ribu meskipun masih didominasi oleh deposito sebesar 84% dari total simpanan. Target penghimpunan dana tercapai 114%. Pertumbuhan simpanan dana pihak ketiga dibandingkan tahun 2016 meningkat 23%.

Dengan mengedepankan keinginan untuk meningkatkan kualitas aktiva produktif, saldo kredit yang diberikan pada tahun 2017 tercapai 93% dari rencana kerja atau sebesar Rp.21.789.223 ribu (8.23%) dari tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target penyaluran kredit disebabkan banyaknya pelunasan kredit sebelum jatuh tempo serta lebih selektif dalam analisa permohonan kredit baru demi menjaga dan meningkatkan kualitas kredit.

Laba tahun berjalan sebesar Rp.926.899 ribu atau tercapai 106% dari yang direncanakan atau naik 25% dari tahun sebelumnya. Dalam upaya menyehatkan manajemen, sampai dengan 30 Juni 2017 seluruh pengurus bank telah berhasil mengikuti dan lulus program sertifikasi profesi, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Adapun seluruh kelengkapan organisasi bank, sebagaimana ketentuan yang berlaku telah terpenuhi, terdiri atas 2 (dua) orang Dewan Komisaris, 2 (dua) orang Direksi, namun salah satu Direksi mengundurkan diri untuk tidak diperpanjang masa kerjanya per 27 Desember 2017, 4 (empat) orang Kepala Bagian dan didukung 23 orang karyawan.

 

  1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagai mana dimaksud dalam POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Dinamika Bangun Arta telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis laporan dan/atau informasi yang dimaksud adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diantara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.

Laporan Publikasi pada tahun 2017 dimuat pada surat kabar harian SINDO  yang terbit pada Senin, 2 April 2018. Selain itu juga dapat di akses pada website OJK :  http://www.ojk.go.id/, website Bank Indonesia : http://www.bi.go.id/, dan website BPR Dinamika Bangun Arta : http://www.bprdinamika.co.id/.  Laporan publikasi juga ditempel pada papan pengumuman kantor pusat dan kantor kas.

 

  1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kepemilikan saham anggota Direksi :

Nama Anggota Direksi

Kepemilikan Saham

BPR Dinamika Bangun Arta

Perusahaan Lain

Dani Satriawan, SE

  •  
  •  

 

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris :

Nama Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham

BPR Dinamika Bangun Arta

BPR Lain

Perusahaan Lain

Drs. Tri Selo

  •  
  1.  

(PT. BPRS HIK Tegal)

  •  

Drs. Syamhudi, M. Si

  •  
  •  
  •  

 

  1. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
  • Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
  • Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan komisaris dan Pemegang Saham

 

  1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

 

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017 :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris

  •  

Jumlah keseluruhan gaji

  1.  
  1.  
  •  

 

 

Tantiem, bonus

  1.  
  1.  

Kompensasi berbasis saham

 

 

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko

 

 

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan

 

 

 

  1. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan gaji terendah :

  1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah                               =  4 : 1
  2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah                                  =  1 : 0,8
  3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah                             =  1 : 0,9
  4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah                           =  1 : 0,5
  5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah                             =  1 : 0,4

 

  1. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan anggota Dewan Direksi dan juga mengadakan rapat internal Anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan sebanyak 5 (lima) kali dan rapat internal Anggota Dewan Komisaris diadakan sebanyak 2 (dua) kali.

Agenda rapat Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut :

  •  

Materi Rapat

  •  

Peserta Rapat

  1.  

Pembahasan atas hasil audit KAPdan persiapan RUPS pertanggung jawaban tahun 2016

  1.  
  1.  
  1.  

Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan OJK per 31 Januari 2017 dan rencana persiapan RUPSLB

  1.  
  1.  
  1.  

Evaluasi kinerja sampai dengan Juli 2017 dan pembahasan remunerasi pengurus PT. BPR Dinamika Bangun Arta

  1.  
  1.  
  1.  

Evaluasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK terkait dengan modal dan penambahan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

  1.  
  1.  
  1.  

Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018

  1.  
  1.  

 

Data kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris :

Nama

Jumlah Rapat

Jumlah Kehadiran

Prosentase Kehadiran

Drs. Tri Selo

  1.  
  1.  
  1.  

Drs. Syamhudi, M.Si

  1.  
  1.  
  1.  

Dani Satriawan, SE

  1.  
  1.  
  1.  

H.Achmad Prihatin, SE. M.Si

  1.  
  1.  
  1.  

 

Sedangkan agenda rapat intern Anggota Dewan Komisaris diantaranya adalah sebagai berikut :

  •  

Materi Rapat

  •  

Peserta Rapat

  1.  

Penilaian kinerja Direksi dan upaya tindak lanjut

  1.  
  1.  
  1.  

Penilaian kinerja Direksi dan memastikan terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham untuk membahas mengenai kinerja Direksi

  1.  
  1.  

 

  1. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun

  •  

Dewan Komisaris

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

 

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Total Fraud

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Telah Diselesaikan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dalam proses penyelesaian internal BPR

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Belum diupayakan penyelesaiannya

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

  1. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum

  •  
  •  
  •  

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

  •  
  •  

Dalam proses penyelesaian

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada manajemen BPR Dinamika Bangun Arta selalu mengedepankan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan, sehingga pada tahun 2017 tidak ada permasalahan yang masuk ke ranah hukum.

 

  1. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada periode 2017 dapat dilihat dari tabel pemberian kredit kepada pihak terkait berikut ini :

  •  

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Ribu Rp)

  1.  

Moerjono, SH

Dani Satriawan, SE

Kredit Kepemilikan Mobil

  1.  
  1.  

Dani Satriawan, SE

H. Achmad Prihatin, SE. M.Si

Kredit Karyawan

  1.  

 

  1. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA
  •  

Nama Penerima

Jumlah (Ribu Rp)

  •  
  1.  

Panti Asuhan

  1.  

20 Juni 2017

  1.  

Kecamatan Tingkir

  1.  

10 Agustus 2017

  1.  

Kelurahan Kutowinangun

  1.  

09 September 2017

  1.  

Masjid Pasar Blauran & Masjid Benoyo

  1.  

09 September 2017

  1.  

Panti Asuhan

  1.  

30 November 2017

 

  1. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) DAN KESIMPULAN UMUM
  2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT. BPR Dinamika Bangun Arta selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada, sehingga d

 

AGENDA

July 2018
MSSRKJS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031