Indonesia English

Home » 2020

2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

 (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT. BPR DINAMIKA BANGUN ARTA

TAHUN 2020

 

  1. PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank, maka semakin meningkat pula risiko yang ditimbulkan sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang baik, selain itu dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat juga perlu menerapkan tata kelola. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. Tata kelola Bank Perkreditan Rakyat menerapkan prinsip “TARIF” yaitu Transparency (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (independen), dan Fairness (kewajaran).

  • PT BPR Dinamika Bangun Arta menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan Bank, mengingat bahwa PT BPR Dinamika Bangun Arta sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance  (GCG) secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan PT BPR Dinamika Bangun Arta kedepan.

 

 

 

 

  1. LATAR BELAKANG

PT BPR  Dinamika Bangun Arta yang bergerak di sektor jasa perbankan menjalankan usahanya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Guna mencapai visi dan misi serta tujuan perusahaan, BPR Dinamika Bangun Arta menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola diatas.  Visi BPR Dinamika Bangun Arta yang ingin dicapai adalah “Menjadi Bank yang terpercaya, bermanfaat dan terbaik dalam pelayanan bagi masyarakat sekitar”. Sedangkan Misi BPR Dinamika Bangun Arta adalah “Meningkatkan kinerja bank yang sehat melalui peningkatan profesionalisme yang berkesinambungan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value (budaya kerja) dan meningkatkan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Budaya Kerja yang telah dimiliki, yaitu budaya kerja “JUARA” (Jujur, Ulet, Agresif, Rapi, Antusias) diharapkan menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak segenap insan BPR untuk mencapai tujuan Perseroan. Arti dari budaya kerja “JUARA” adalah :

  1. Jujur

Bekerja dengan lurus hati, mengikuti aturan yang berlaku

  1. Ulet

Tidak mudah putus asa, mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan

  1. Agresif

Berkeinginan besar untuk maju

  1. Rapi

Bekerja dengan baik, teratur dan tertib

  1. Antusias

Adanya semangat untuk selalu berbuat lebih baik

 

 

 

 

 

 

  1. FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TATA KELOLA

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta, sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank yang sehat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

 

  1. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penyusunan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Dinamika Bangun Arta mengacu pada :

  1. Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 01 April 2015, SE OJK No. 24/SEOJK.03/2020 sebagai Perubahan SE OJK 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat,
  3. Anggaran Dasar PT. BPR Dinamika Bangun Arta.

 

  1. ISTILAH-ISTILAH DALAM PELAKSANAAN GCG
  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  • Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
  • Selanjutnya yang dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) ini, bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR adalah PT. BPR Dinamika Bangun Arta yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  1. Dewan Komisaris

Adalah organ BPR yang terdiri atas Komisaris Utama dan anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat dan rekomendasi kepada Direksi.

 

 

  1. Direksi

Adalah organ BPR yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

  1. Pejabat Eksekutif

Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

  1.  Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG)

Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness).

  1. Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Pekerja dan Masyarakat.

  1. Pelangaran

Adalah sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari kode etik BPR.

  1. Insan BPR

Terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Anggota Komite di bawah Direksi, karyawan tetap, karyawan kontrak serta tenaga Outsourcing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR.

  1. Pihak Independen

Adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

  1.  Keluarga

Mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun horizontal meliputi :

  • Orangtua kandung/tiri/angkat;
  • Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
  • Anak kandung/ tiri/angkat;
  • Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
  • Cucu kandung/tiri/angkat;
  • Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
  • Suami/istri;
  • Mertua atau besan;
  • Suami/istri dari anak tiri/angkat;
  • Kakek/nenek dari suami atau istri;
  • Suami/istri dari cucu kandung/tiri;
  • Saudara tiri/angkat dari suami atau istri besarta suami atau istrinya;

 

  1. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Dinamika Bangun Arta senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

  1. Transparansi (Transparency)

Merupakan keterbukaan dalam menggemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar BPR menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

  1. Akuntabilitas (Accountability)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

  1. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Merupakan kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Responsibility harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR serta tanggungjawab BPR terhadap masyarakat dan lingkungan.

  1. Independensi (Independency)

Merupakan pengeloaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholderyang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing.

 

  1. CAKUPAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Guna memberikan arah yang tepat sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada prinsipnya ruang lingkup pelaksanaan GCG yang akan dilakukan BPR meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR, berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan Tata Kelola BPR Dinamika Bangun Arta tahun 2020 meliputi:

  1. Ruang lingkup Tata Kelola
  • Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi
  • Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
  • Kelengkapan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
  • Penanganan benturan kepentingan
  • Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
  • Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
  • Batas maksimum pemberian kredit
  • Rencana Bisnis BPR
  • Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
  1. Kepemilikan Saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
  2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR
  3. Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
  4. Rasio gaji tertinggi dan terendah
  5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
  6. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
  7. Permasalahan hukum yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan BPR
  8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
  9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik
  10. Hasil Self Assessment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

 

  1. RUANG LINGKUP TATA KELOLA
  1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman dari hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Direksi yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

  1. usunan Direksi PT. BPR Dinamika Bangun Arta per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1

Nama                       : Dani Satriawan, SE

NIK                           : -

Jabatan                    : Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
  3. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
  4. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi;
  5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
  6. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
  7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

 

2

Nama                       : Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom, MM

NIK                           : -

Jabatan                    : Direktur Operasional dan Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan paraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
  2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
  3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya;
  4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
  5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR;
  6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;

Tindak  Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

  1. Kredit
  • peningkatan outstanding kredit
  • menjaga kualitas debitur dengan meningkatkan kunjungan/ komunikasi dengan debitur
  • memberikan penawaran kembali kepada nasabah lama
  • penanganan terhadap debitur yang terdampak Coronavirus Disease 2019
  • akan dilakukan pemetaan terhadap debitur yang terdampak Corovirus Disease 2019
  • akan disusun SOP tentang restrukturisasi kredit terdampak Coronavirus Disease 2019
  1. Dana
  • meningkatkan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan
  • akan mengendalikan dana yang masuk dalam bentuk deposito
  • rutin melakukan kunjungan kepada nasabah

 

  • kajian terhadap penurunan nilai penjaminan LPS
  • melakukan penyesuaian untuk suku bunga deposito
  1. Operasional
  • peningkatan pelayanan kepada nasabah
  • akan selalu melakukan service excelent kepada nasabah
  • memberikan kuisioner kepada nasabah mengenai tingkat kepuasan nasabah
  • pelaksanaan protokol kesehatan di BPR
  • akan dibuat ketentuan intern mengenai pemberlakuan protokol kesehatan di BPR
  • pengelolaan likuiditas
  • BPR akan membuat laporan likuiditas harian yang dilaporkan kepada pengawas OJK
  • meningkatkan koordinasi bagian operasional, dana, dan kredit dalam kebutuhan likuiditas
  • pertimbangan dalam penempatan ABA
  • tingkat suku bunga yang didapat diatas LPS
  • jangka waktu penempatan mempertimbangkan cash flow BPR
  1. Lain-lain
  • untuk tindak lanjut temuan KAP hasil audit tahun buku 2019
  • akan segera mencari dasar ketentuan dan pembahasan lebih lanjut atas temuan KAP
  • agar hasil audit KAP segera selesai sesuai waktu yang telah ditentukan
  • pelaksanaan pengkinian data
  • akan selalu melaksanakan pengkinian data
  • kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan
  • BPR akan meningkatkan kerjasama bagian-bagian yang terkait untuk menyediakan data yang diperlukan untuk pelaporan
  • penyelesaian temuan hasil audit OJK
  • akan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
  • pelaksanaan pelatihan APU PPT
  • akan segera dilaksanakan pada 13 Oktober 2020
  • Pencapaian kinerja sesuai RBB
  • pengurus akan memonitor kinerja keuangan BPR secara intensif untuk mencapai ketercapaian target.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman dari hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Dinamika Bangun Arta per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1

Nama                       : Drs Tri Selo

NIK                           : -

Jabatan                    : Komisaris Utama

Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
  3. Memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
  4. Ikut memberikan pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR yang terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audir Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;
  6. Melaporkan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

 

2

Nama                       : Drs Syamhudi M.Si

 

NIK                           : -

 

Jabatan                    : Komisaris

 

Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola BPR
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
  3. Memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
  4. Ikut memberikan pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR yang terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audir Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;
  6. Melaporkan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomenasi kepada Direksi

  1. Kredit
  • peningkatan outstanding kredit
  • penanganan terhadap debitur yang terdampak Coronavirus Disease 2019
  1. Dana
  • meningkatkan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan
  • kajian terhadap penurunan nilai penjaminan LPS
  1. Operasional
  • survei pelaksanaan tingkat kepuasan nasabah
  • pelaksanaan protokol kesehatan di BPR
  • pengelolaan likuiditas
  • pertimbangan dalam penempatan ABA
  1. Lain-lain
  • untuk tindak lanjut temuan KAP hasil audit tahun buku 2019
  • pelaksanaan pengkinian data
  • kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan
  • penyelesaian temuan hasil audit OJK
  • pelasksanaan pelatihan APU PPT
  • pencapaian kinerja sesuai RBB

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Modal Inti PT. BPR Dinamika Bangun Arta periode 31 Desember2020 adalah sebesar Rp.7.343.191.259,00, sesuai dengan ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola maka PT. BPR Dinamika Bangun Arta belum wajib membentuk Komite Audit, maupun Komite Pemantau Risiko.

Komite yang sudah terbentuk di PT BPR Dinamika Bangun Arta adalah Komite Kredit. Komite Kredit merupakan komite yang mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang berlaku, dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Komite Kredit meliputi:

  1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai batas wewenang kredit yang ditetapkan BPR
  2. Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan
  3. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama
  4. Menolak dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan BPR

 

  1. Penanganan Benturan Kepentingan

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, manajemen BPR selalu melakukan koordinasi, administrasi, dan dokumentasi terhadap permasalahan yang sekiranya memiliki benturan kepentingan sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi hambatan pada proses bisnis BPR.Manajemen telah membuat kebijakan penilaian kinerja karyawandan pada saat pemberian promosi, maupun pada saat pelaksanaan rotasi, dan mutasi berdasarkan atas hasil penilaian tersebut.

 

  1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
  1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memenuhiketentuan pelaksanaan Tata Kelola BPR Dinamika Bangun Arta telah memiliki Fungsi Kepatuhan, tujuannya untuk membangun dan mengaplikasikan budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan operasional BPR sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam aktivitas bisnis BPR selaras dengan peraturan yang ada.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2020 :

  • Monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  • Monitoring kewajiban BPR atas laporan-laporan internal kepada Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terdapat keterlambatan;
  • Penyesuaian dan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BPR
  • Monitoring proses pengkinian data nasabah;
  • Sosialisasi ketentuan intern dan ekstern kepada karyawan BPR

 

  1. Penerapan Audit Intern
  2. BPR Dinamika Bangun Arta telah memenuhi aturan mengenai pengangkatan PE Audit Intern. Audit Intern telah menjalankan tugasnya dengan melakukan audit di semua aktivitas operasional BPR. Temuan audit dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur dan Dewan Komisaris.

Fungsi PE Audit Intern adalah :

  • Menyusun Rencana Audit;
  • Melakukan pemeriksaan secara komprehensif di bagian kredit, dana dan operasional;
  • Monitoring tindak lanjut (follow up) hasil audit intern dan ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
  • Mengadakan On The Spot (OTS) nasabah kredit, nasabah dana dan cash count pada kas teller.

 

  1. Fungsi Audit Eksternal

Audit Eksternal telah berjalan efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemilihan Auditor Eksternal ditentukan oleh Pengurus dan merupakan hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2020 PT BPR Dinamika Bangun Arta telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sarastanto & Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020. KAP bekerja secara independen memenuhi  Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

 

 

 

 

  1. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal

Dalam operasional perusahaannya BPR Dinamika Bangun Arta senantiasa menerapkan prinsip prudential (kehati-hatian). Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang timbul dan merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan melalui beberapa aspek risiko diantaranya sebagai berikut :

  1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Antara lain dengan menerapkan strategi seperti proses survei dan analisa yang cermat, penggunaan pusat data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku, kewenangan berjenjang dalam pengambilan keputusan kredit, melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kredit bermasalah.

  1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem dan/atau masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Dalam meminimalisir risiko operasional antara lain dengan menerapkan beberapa kebijakan pengendalian/pembatasan kewanangan transaksi secara berjenjang, peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal, penyesuaian IT BPR sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sehingga mampu menyediakan sistem informasi yang benar dan tepat waktu, melakukan rolling jabatan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, adanya survei tingkat kepuasan nasabah dalam hal pelayanan, dan adanya pemisahan tugas/ fungsi yang layak dan pengaturan kewenangan yang jelas.

  1. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

BPR telah melakukan proses identifikasi terhadap semua peraturan yang terkait dengan kepatuhan, misalnya : ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), dan lainnya.

 

  1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Dalam meminimalisir risiko likuiditas, BPR melakukan pemantauan likuiditas secara harian, baik untuk memenuhi kebutuhan dari pihak kredit, dana dan operasional. Bank menempatkan dana dalam bentuk giro dan tabungan sebagai secondary reserve.

BPR telah mengelola likuiditas dengan baik tercermin dari tidak adanya tagihan yang tidak terbayar pada saat jatuh tempo, meskipun masih bergantung pada sumber dana mahal.

  1. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

Untuk meminimalisir risiko reputasi, BPR menerima dan menyelesaikan jika terdapat pengaduan nasabah, BPR selalu berusaha memberikan hasil kinerja yang terbaik yang dapat dilihat dalam laporan publikasi.

  1. Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

BPR selalu mengadakan koordinasi, baik kepada karyawan, pengurus dan pemegang saham secara intens. Hal tersebut bertujuan supaya dapat menampung ide,dan saran dari berbagai pihak dalam rangka mengambil keputusan / kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPR.

 

  1. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat, Bank wajib memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. Pada periode Desember 2020 modal KPMM PT BPR Dinamika Bangun Arta sebesar Rp 7.264.455.954,00 dengan demikian maka ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagai berikut:

  • Pihak Terkait  (10%)                                             : Rp 726.445.595,00
  • Pihak Tidak Terkait   (20%)                                  : Rp 1.452.891.190,00
  • Kelompok Peminjam Tidak Terkait  (30%)            : Rp 2.179.336.785,00

Pada tahun 2020 tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit dari semua kredit yang disalurkan.

 

  1. Rencana Bisnis BPR

PT BPR Dinamika Bangun Arta telah menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan seluruh faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian. Rencana strategis Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank telah sesuai dengan visi dan misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut juga dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang organisasi.

Berikut adalah Rencana Bisnis Bank BPR Dinamika Bangun Arta:

  1. Rencana dan langkah-langkah jangka pendek periode 1 (satu) tahun
  • Meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan perkreditan dengan memperluas pangsa pasar dan mendekati komunitas-komunitas UMKM
  • Meningkatkan dan penempatan dana yang berkualitas baik sehingga penghimpunan dana dapat sesuai dengan yang dharapkan
  • Menggalang sumber dana murah dengan meningkatkan saldo tabungan
  • Membangun sistem informasi keuangan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas kerja
  • Penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik sehingga dapat meminimalkan dan mengatasi risiko yang ada
  • Mengedepankan pelayanan prima
  • Konsisten terhadap penerapan GCG, manajemen risiko, dan audit intern
  1. Rencana dan langkah-langkah jangka menengah periode 3 (tiga) tahun

Yaitu dengan pengembangan rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek, dalam rencana dan langkah-langkah jangka menengah dengan melakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk memperoleh hasil kinerja yang maksimal.

  1. Rencana dan langkah-langkah jangka panjang periode 5 (lima) tahun
  • Bank berencana mempunyai jaringan kantor baru dan pemindahan alamat kantor pusat/ relokasi
  • Rencana pengembangan pangsa pasar BPR dengan pembukaan kantor cabang
  • Dengan adanya relokasi kantor pusat maka gedung kantor pusat lama akan digunakan sebagai kantor cabang.

 

  1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagai mana dimaksud dalam POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Dinamika Bangun Arta telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis laporan dan/atau informasi yang dimaksud adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diantara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.

Laporan Publikasi pada tahun 2020 dimuat pada surat kabar harian Suara Merdeka  yang terbit pada Sabtu, 20 Maret 2021. Selain itu juga dapat di akses pada website OJK :  http://www.ojk.go.id/

Bentuk lain dari bentuk transparansi pelaksanaan tata kelola adalah PT BPR Dinamika Bangun Arta telah mengunggah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam Sistem Informasi Perbarindo (SIP) dan website PT BPR Dinamika Bangun Arta yaitu www.bprdinamika.co.id

 

  1. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
  1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Nominal (Rp)

Persentase Kepemilikan (%)

  1.  

Dani Satriawan, SE

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom, MM

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

 

 

 

  1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Sandi Bank

Nama Perusahaan

Persentase Kepemilikan (%)

  1.  

Dani Satriawan, SE

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

 

  1. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
  1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Hubungan Keuangan

Anggota Direksi Lain

Anggota Dewan Komisaris

Pemegang Saham

  1.  

Dani Satriawan, SE

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Hubungan Keluarga

Anggota Direksi Lain

Anggota Dewan Komisaris

Pemegang Saham

  1.  

Dani Satriawan, SE

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  

Meilya Anie Dhamayanti,S.Kom,MM

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

 

 

  1. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
  1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Nominal (Rp)

Persentase Kepemilikan (%)

  1.  

Drs Tri Selo

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  
  •  
  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

 

  1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan saham anggita Dewan Komisaris pada perusahaan lain di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Sandi Bank

Nama Perusahaan

Persentase Kepemilikan (%)

  1.  

Drs Tri Selo

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  
  •  
  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

 

  1. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
  1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Hubungan Keuangan

Anggota Direksi Lain

Anggota Dewan Komisaris

Pemegang Saham

  1.  

Drs Tri Selo

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  
  •  
  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

 

  1. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

  •  

Nama Anggota Direksi

  1.  

Hubungan Keluarga

Anggota Direksi Lain

Anggota Dewan Komisaris

Pemegang Saham

  1.  

Drs Tri Selo

  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

  1.  
  •  
  •  

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

 

 

  1. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS
  1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020, yaitu:

 

 

  •  

Jenis Remunerasi

  •  

Dewan Komisaris

Jumlah Orang

Jumlah Keseluruhan (Rp)

Jumlah Orang

Jumlah Keseluruhan (Rp)

  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Kompensasi berbasis saham

  1.  
  •  
  1.  
  •  
  1.  

Remunerasi lainnya

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Berikut adalah informasi mengenai fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS yang diterima selama tahun 2020, yaitu:

 

AGENDA

October 2021
MSSRKJS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31