Indonesia English

Home » 2018

2018

LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BPR DINAMIKA BANGUN ARTA

TAHUN 2018

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governanca (GCG) dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.0./2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

BPR melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan BPR dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating).

Selain itu, laporan ini diharap dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja BPR, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peratauran perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam GCG yaitu sebagai berikut:

  1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar BPR menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

  1. Akuntabilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya.

  1. Pertanggungjawaban (Responbility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsipp pengelolaan BPR yang sehat.

Responbility harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR serta tanggungjawab BPR terhadap masyarakat dan lingkungan.

  1. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya masing-masing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

  1.  
  1. LATAR BELAKANG

BPR merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi BPR tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung kepada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada BPR tersebut.

Pada saat ini kompleksitas kegiatan BPR semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha BPR memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh BPR, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada BPR dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain adalah ketebukaan (transparency), akuntabilitas (accountibility), pertanggungjawaban (responbillity), independensi (indenpendency), dan kewajaran (fairness), hal ini sebagaimana diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

 

  1. RUANG LINGKUP

Guna memberikan arah yang tepat sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada prinsipnya ruang lingkup pelaksanaan GCG yang dilakukan BPR meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR, berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan Tata Kelola BPR Dinamika Bangun Arta meliputi:

  1. Ruang Lingkup
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
  3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
  4. Penanganan benturan kepentingan
  5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
  6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
  7. Batas Maksimum Pemberian Kredit
  8. Rencana Bisnis BPR
  9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
  1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR
  3. Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
  4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
  5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
  6. Jumlah penyimpangan intern
  7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
  8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
  9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik
  10. Hasil penilaian (Self Assessment) dan kesimpulan umum

 

  1. TUJUAN

Tujuan utama dari penerapan Good Corporate Governance yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).

 

  1. PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan Good Corporate Governance adalah:

  1. Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola BPR yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG secara umum, termasuk kebijakan Direksi dalam menetapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR dengan benar.

  1. Audit Intern

Audit Intern mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tata kelola melalui pemeriksaan dan pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Pejabat dan Karyawan BPR

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong karyawan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

  1. Pihak-Pihak Ekstern

Pihak ekstern yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain. Pihak-pihak ekstern tersebut dapat menunjang pelaksanaan GCG secara efektif dalam BPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
  1. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggungjawab Direksi antara lain:

  1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  2. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan BPR
  3. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
  4. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi
  5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya
  6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada karyawan
  1. Jumlah Dan Komposisi Anggota Direksi

Per 31 Desember 2018, jumlah anggota Direksi PT BPR Dinamika Bangun Arta adalah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur Operasional dan Kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar PT BPR Dinamika Bangun Arta yang dikuatkan dalam Akta RUPS No. 02 tanggal 1 Desember 2009.

  1. Susunan anggota Direksi BPR Dinamika Bangun Arta Per 31 Desember 2018
  •  
  •  

Masa Jabatan

Dani Satriawan, SE

Direktur Utama

27 Des 2017 – 27 Des 2020

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM

Direktur Operasional dan Kepatuhan

2 April 2018 – 1 April 2021

 

Dani Satriawan,SE

Dani Satriawan,SE mengawali karier di dunia perbankan pada saat bergabung dengan BPR Kawi Centra pada tahun 2001 sebagai Kabag Kredit. pada tahun 2004 mulai bergabung dengan BPR Dinamika Bangun Arta dengan posisi Kabag Kredit. Pada tahun 2012 diangkat sebagai Direktur, dan ditetapkan sebagai Direktur Utama oleh RUPS sejak tanggal 27 Desember 2014 dengan persetujuan dari Otoritas jasa Keuangan Nomor S-36/KR.41/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Pengangkatan Anggota Direksi.Masa jabatan tersebut telah diperpanjang berdasarkan RUPS tanggal 27 Nopember 2017, dengan masa jabatan yang baru mulai 27 Desember 2017 – 27 Desember 2020. Perpanjangan masa jabatan tersebut telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-28/KR.0313/2018 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama.

                Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM mengawali karier di dunia perbankan dengan bergabung bersama BPR Dinamika Bangun Arta pada tahun 2004 dengan jabatan sebagai accounting. Pada tahun 2007 menduduki jabatan baru sebagai SPI, dan di tahun 2008 sebagai Kepala Bagian Operasional. Pada tahun 2018 ditetapkan sebagai Direktur oleh RUPS sejak tanggal 2 April 2018 dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-537/KR.0313/2018 perihal Pengangkatan Direktur dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

  1. Independensi Anggota Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

  •  
  •  

Hubungan Keluarga Dengan

Hubungan Keuangan Dengan

  •  
  •  
  1.  
  •  
  •  
  1.  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dani Satriawan, SE

Direktur Utama

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM

Direktur Operasional & Kepatuhan

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

 

 

 

 

  1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
  •  

Kepemilikan Saham Direksi Pada:

BPR Dinamika Bangun Arta

Bank Lain

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Perusahaan lain

Dani Satriawan, SE

  •  
  •  
  •  
  •  

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM

  •  
  •  
  •  
  •  

 

  1. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama

Jabatan

Jabatan Di Bank Lain

Jabatan di Perusahaan/ Lembaga Lain

Dani Satriawan,SE

Direktur Utama

Meilya Anie Dhamayanti,S.Kom,MM

Direktur Operasional & Kepatuhan

 

  1. Rapat Anggota Direksi

Direksi PT BPR Dinamika Bangun Arta pada tahun 2018 telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 7 (tujuh) kali. Rapat Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No

Tanggal

Peserta Rapat

Agenda Rapat

1

5 April 2018

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja Maret 2018
  • Planning April 2018
  • Lain-lain

2

3 Mei 2018

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja April 2018
  • Evaluasi kinerja karyawan baru
  • Lain-lain

3

5 Juni 2018

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja Mei 2018
  • Promo tabungan Simpel
  • Lain-lain

4

2 Juli 2018

Direktur Utama & Direktur

  • Rolling karyawan

5

13 September 2018

Direktur Utama & Direktur

  • Strategi menghadapi kenaikan bunga LPS
  • Evaluasi Peraturan Perusahaan

6

17 September 2018

Direktur Utama & Direktur

Pembahasan Rencana Bisnis 2019

7

3 Desember 2018

Direktur Utama & Direktur

Planing Kinerja Desember 2018

 

 

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
  1. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris antara lain:

  1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi
  3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, audit ektern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya
  5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
  1. Jumlah Dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2018 jumlah anggota Dewan Komisaris BPR adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR tidak melebihi jumlah anggota Direksi BPR. Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar PT BPR Dinamika Bangun Arta yang dikuatkan dalam Akta RUPS No. 02 tanggal 1 Desember 2009.

  1. Susunan Anggota Dewan Komisaris BPR Dinamika Bangun Arta Per 31 Desember 2018
  •  
  •  

Masa Jabatan

Drs. Tri Selo

Komisaris Utama

3 Juli 2017 – 3 Juli 2020

Drs. Syamhudi, M.Si

  •  

1 Juli 2016 – 1 Juli 2019

 

 

 

 

Drs. Tri Selo

Drs. Tri Selo menjabat sebagai Komisaris Utama setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-218/KR4111/2014 tanggal 2 September 2014 perihal Pengangkatan Komisaris Utama PT BPR Dinamika Bangun Arta. Masa jabatan tersebut telah diperpanjang pada bulan Juli 2017 dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-684/KR.0311/2017 perihal Pengangkatan Kembali Komisaris Utama. Beliau pernah berkarier di Bank Indonesia sampai dengan masa pensiun yaitu mulai tahun 1981 sampai dengan tahun 2010 dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Bank Indonesia KPW Tegal. Selain di BPR Dinamika Bangun Arta, beliau merangkap sebagai komisaris di BPR Artha Mertoyudan dan BPRS Harta Insan Karimah Tegal.

                Drs. Syamhudi, M.Si

Drs. Syamhudi, M.Si diangkat oleh RUPS menjadi Komisaris dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-210/KR.0311/2016 perihal Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dinamika Bangun Arta. Beliau mengawali karier di dunia perbankan sebagai KS Pengawas Bank pada KPW Bank Indonesia Kediri pada tahun 1992 dan berkarier di Bank Indonesia sampai dengan  tahun 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Tim Operasional Kliring di DPSP Bank Indonesia.

  1. Independensi Anggota Direksi

Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

  •  
  •  

Hubungan Keluarga Dengan

Hubungan Keuangan Dengan

  •  
  •  
  1.  
  •  
  •  
  1.  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Drs. Tri Selo

Komisaris Utama

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

Drs. Syamhudi, M.Si

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

 

 

 

  1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
  •  

Kepemilikan Saham

BPR Dinamika Bangun Arta

Bank Lain

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Perusahaan lain

Drs. Tri Selo

  •  
  •  
  •  
  •  

Drs. Syamhudi, M.Si

  •  
  •  
  •  
  •  

 

  1. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama

Jabatan

Jabatan Di Bank Lain

Jabatan di Perusahaan/ Lembaga Lain

Drs. Tri Selo

Komisaris Utama

  • Komisaris Independen BPR Artha Mertoyudan
  • Komisaris Utama BPRS Harta Insan Karimah Tegal

 

Drs. Syamhudi, M.Si

Komisaris

 

  1. Rapat Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT BPR Dinamika Bangun Arta pada tahun 2018 telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 7 (tujuh) kali. Rapat Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No

Tanggal

Peserta Rapat

Agenda Rapat

1

5 Maret 2018

Dewan Komisaris

  • Evaluasi kinerja sampai dengan Februari 2018
  • Pembahasan temuan OJK
  • Penilaian kualitas pelayanan/ tingkat kepuasan nasabah

2

13 Maret 2018

Dewan Komisaris & Direksi

  • Pembahasan rencana RUPS untuk pertanggungjawaban pengurus dan RUPSLB untuk pengangkatan Direktur Kepatuhan
  • Penyusunan laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pelaksanaan tugas Direksi 2018
  • Usulan materi RUPS dan RUPSLB
  • Lain-lain

3

6 Juni 2018

Dewan Komisaris & Direksi

  • Evaluasi kinerja sampai dengan akhir Mei 2018
  • Ketentuan suku bunga LPS dan penyesuaian suku bunga dana yang berlaku
  • Pengumuman hari libur nasional dan cuti bersama sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri
  • Pengkinian data sehubungan APU PPT
  • Lain-lain

4

30 Juli 2018

Dewan Komisaris & Direksi

  • Evaluasi kinerja sampai dengan Juli 2018
  • Peningkatan simpanan dalam bentuk deposito
  • Lain-lain

5

3 September 2018

Dewan Komisaris

  • Evaluasi kinerja sampai dengan Agustus 2018
  • Penyelesaian komitmen temuan OJK
  • Penempatan dana ABA di BPR Bank Salatiga
  • Lain-lain

6

8 Oktober 2018

Dewan Komisaris & Direksi

  • Evaluasi kinerja sampai dengan September 2018
  • Penyelesaian kredit bermasalah sesuai komitmen OJK
  • Penyesuaian Peraturan Perusahaan dan Peraturan Operasional
  • Persiapan penyusunan Rencana Bisnis 2019
  • Lain-lain

7

1 Nopember 2018

Dewan Komisaris & Direksi

  • Pembahasan Rencana Bisnis 2019
  • Penunjukkan Kantor Akuntan Publik
  • Pelatihan Karyawan dan family gathering

 

  1. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Komite Kredit

Merupakan komite yang mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang berlaku, dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Komite Kredit meliputi:

  1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan BPR
  2. Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan
  3. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama
  4. Menolak dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan BPR

 

  1. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksejutif dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, manajemen BPR selalu melakukan koordinasi, administrasi, dan dokumentasi terhadap permasalahan yang sekiranya memiliki benturan kepentingan sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi hambatan pada proses bisnis BPR.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada periode 2018, yaitu:

  •  

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Ribu Rp)

  1.  

Moerjono, SH

  • Dani Satriawan, SE

(Direktur Utama)

  • Drs Tri Selo

(Komisaris Utama)

Kredit Modal Usaha

  1.  

 

  1. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN
  1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksaan Tata Kelola, BPR Dinamika Bangun Arta telah memiliki Fungsi Kepatuhan, tujuannya untuk membangun dan mengaplikasikan budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan operasional BPR sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam aktivitas bisnis BPR selaras dengan paraturan yang ada.

Pada tahun 2018, BPR Dinamika Bangun Arta telah mengangkat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui Keputusan RUPS dengan Akta Notaris No. 125 tanggal 28 Maret 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-537/KR.0313/2018 perihal Pengangkatan Direktur dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dengan Surat Keputusan Direksi No. 047/HRD-DBA/SLTG/IV/2018.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2018 adalah:

  1. Monitoring kewajiban BPR atas laporan-laporan internal kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain agar tidak tejadi keterlambatan
  2. Penyesuaian dan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BPR
  3. Monitoring proses pengkinian data
  4. Sosialisasi ketentuan intern dan ekstern kepada karyawan BPR
  1. Penerapan Audit Intern

BPR Dinamika Bangun Arta telah memenuhi ketentuan atas pengangkatan Audit Intern. Audit Intern telah menjalankan tugasnya dengan melakukan audit di semua aktivitas operasional BPR.

Fungsi PE Audit Intern adalah:

  1. Menyusun rencana audit
  2. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif di bagian kredit, dana dan operasional
  3. Monitoring tindak lanjut (follow up) hasil audit intern serta ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
  4. Mengadakan On The Spot (OTS) nasabah kredit, nasabah dana dan cash count pada kas teller.
  1. Fungsi Audit Eksternal

Audit eksternal telah berjalan efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan keputusan RUPS, pemilihan Auditor Eksternal diserahkan kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2018 BPR Dinamika Bangun Arta menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sarastanto & Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018. KAP bekerja secara independen dan memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Dari hasil audit atas laporan keuangan PT BPR Dinamika Bangun Arta untuk tahun 2018 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan serta kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

  •  
  1. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal

Dalam operasional perusahaannya, BPR Dinamika Bangun Arta senantiasa menerapkan prinsip prudential (kehati-hatian). Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang timbul dan merugikan Bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan melalui beberapa aspek risiko diantaranya sebagai berikut:

  1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Antara lain dengan melakukan proses survei dan analisa yang cermat, penggunaan pusat data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku, kewenangan berjenjang dalam pengambilan keputusan kredit, melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan, memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi yang memutuskan kredit, dan bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga dalam penyelesaian kredit bermasalah.

  1. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Dalam meminimalisir risiko likuiditas, BPR melakukan pemantauan likuiditas harian, baik untuk memenuhi kebutuhan dari pihak kredit, dan operasional. BPR menempatkan dananya dalam bentuk giro dan tabungan pada Bank lain sebagai secondary reserve.

BPR telah mengelola likuiditas dengan baik tercermin dari tidak adanya tagihan yang tidak terbayar pada saat jatuh tempo, meskipun masih bergantung pada sumber dana mahal.

  1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Dalam meminimalisir risiko operasional yang dilakukan BPR antara lain dengan menerapkan beberapa kebijakan pengendalian/ pembatasan kewenangan transaksi secara berjenjang, peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal, penyesuaian IT BPR sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sehingga mampu menyediakan sistem informasi yang benar dan tepat waktu, melakukan rolling jabatan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang tepat,adanya survei tingkat kepuasan nasabah dalam hal pelayanan, dan adanya pemisahan tugas / fungsi yang layak dan pengaturan kewenangan yang jelas.

  1. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

BPR telah melakukan proses identifikasi terhadap semua peraturan yang terkait dengan kepatuhan, antara lain: ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).

BPR menggunakan Rencana Bisnis (RB) sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

 

  1. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Pada periode Desember 2018 modal KPMM BPR Dinamika Bangun Arta sebesar Rp 4.727.850 ribu dengan demikian maka ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagai berikut:

  1. Pihak Terkait (10%)                                                         : Rp 472.785 ribu
  2. Pihak Tidak Terkait (20%)                                              : Rp 945.570 ribu
  3. Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%)              : Rp 1.418.355 ribu

Pada tahun 2018 tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit dari semua kredit dan penempatan dana pada Bank lain (ABA) yang disalurkan.

  1. RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis BPR Dinamika Bangun Arta di tahun 2018 adalah:

  1. Rencana Jangka Pendek
  1. Pengembangan Dana
  • Meningkatkan jumlah tabungan dengan cara melakukan edukasi ke lembaga pendidikan untuk tabungan Simpel dan ke masyarakat untuk Tabungan Tahamas dan Tabungan Qurban
  • Meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat
  1. Pengembangan Kredit
  • Meningkatkan pertumbuhan kredit dengan fokus kepada kredit kecil
  • Menggali potensi kredit masyarakat kota dan desa sekitar
  • Mempertahankan kualitas kredit dengan NPL 2.5%
  1. Penguatan Permodalan
  • Pembentukan cadangan umum
  • Penambahan setoran modal

 

  1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
  • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  • Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional
  1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja
  1. Rencana Jangka Menengah
  1. Penguatan Permodalan
  • Pembentukan cadangan umum
  • Pemenuhan KPMM sampai dengan awal tahun 2021 untuk modal inti Rp 6.000.000 ribu dengan menahan laba tahun berjalan (sesuai dengan POJK No. 15/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Bank Perkreditan Rakyat).
  1. Meningkatkan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko bagi BPR

 

  1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
  1. Transparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai mana dimaksud dalam POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Dinamika Bangun Arta telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis laporan dan/atau informasi yang dimaksud adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum. Laporan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta komposisi pemegang saham secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.

Laporan publikasi pada tahun 2018 dimuat pada surat kabar harian Jateng Pos yang terbit pada hari Selasa, 2 April 2019, selain itu juga dapat diakses pada website OJK: http://www.ojk.go.id/, website Bank Indonesia: http://www.bi.go.id/, dan website BPR Dinamika Bangun Arta: http://www.bprdinamika.co.id/. Laporan publikasi juga ditempel pada papan pengumuman kantor pusat dan kantor kas.

 

  1. Transparansi Kondisi Non Keuangan

BPR Dinamika Bangun Arta telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat dan terkini. informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur dan website http://www.bprdinamika.co.id/.

 

  1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2018

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun

  •  

Dewan Komisaris

Jumlah keseluruhan gaji

  1.  
  1.  

Tunjangan

  1.  
  1.  

Tantiem, bonus

 

 

Kompensasi berbasis saham

 

 

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko

 

 

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan

  1.  
  1.  

 

  1. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan gaji terendah:

  1. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah                 = 2.8 : 1
  2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah                       = 1.3 : 1
  3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah                 = 1.3 : 1

Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah= 2: 1

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah= 2.8 : 1

 

 

 

 

 

  1. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

 

AGENDA

Internal Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun

  •  

Dewan Komisaris

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

 

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

Total Fraud

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Telah Diselesaikan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dalam proses penyelesaian internal BPR

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Belum diupayakan penyelesaiannya

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
November 2019
MSSRKJS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930