Indonesia English

Home » 2019

2019

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT. BPR DINAMIKA BANGUN ARTA

TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank, maka semakin meningkat pula risiko yang ditimbulkan sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang baik, selain itu dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. Tata kelola Bank Perkreditan Rakyat menerapkan prinsip “TARIF” yaitu Transparency (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (independen), dan Fairness (kewajaran).

  •  

 

LATAR BELAKANG

  1.  

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value (budaya kerja) dan meningkatkan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Budaya Kerja yang telah dimiliki, yaitu budaya kerja “JUARA” (Jujur, Ulet, Agresif, Rapi, Antusias) diharapkan menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak segenap insan BPR untuk mencapai tujuan Perseroan. Arti dari budaya kerja “JUARA” adalah :

  1. Jujur

Bekerja dengan lurus hati, mengikuti aturan yang berlaku

  1. Ulet

Tidak mudah putus asa, mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan

  1. Agresif

Berkeinginan besar untuk maju

  1. Rapi

Bekerja dengan baik, teratur dan tertib

  1. Antusias

Adanya semangat untuk selalu berbuat lebih baik

 

FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TATA KELOLA

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta, sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank yang sehat, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

 

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penyusunan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Dinamika Bangun Arta mengacu pada :

  1. Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 01 April 2015, SEOJK No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  3. Anggaran Dasar PT. BPR Dinamika Bangun Arta.

 

ISTILAH-ISTILAH DALAM PELAKSANAAN GCG

  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  • Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
  • Selanjutnya yang dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) ini, bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR adalah PT. BPR Dinamika Bangun Arta yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  1. Dewan Komisaris

Adalah organ BPR yang terdiri atas Komisaris Utama dan anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat dan rekomendasi kepada Direksi.

  1. Direksi

Adalah organ BPR yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

  1. Pejabat Eksekutif

Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

  1.  Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG)

Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness).

  1. Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Pekerja dan Masyarakat.

  1. Pelangaran

Adalah sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari kode etik BPR.

 

 

  1. Insan BPR

Terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Anggota Komite di bawah Direksi, karyawan tetap, karyawan kontrak serta tenaga Outsourcing, berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR.

  1. Pihak Independen

Adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

  1.  Keluarga

Mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun horizontal meliputi :

  • Orangtua kandung/tiri/angkat;
  • Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
  • Anak kandung/ tiri/angkat;
  • Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
  • Cucu kandung/tiri/angkat;
  • Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
  • Suami/istri;
  • Mertua atau besan;
  • Suami/istri dari anak tiri/angkat;
  • Kakek/nenek dari suami atau istri;
  • Suami/istri dari cucu kandung/tiri;
  • Saudara tiri/angkat dari suami atau istri besarta suami atau istrinya;

 

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Dinamika Bangun Arta senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

  1. Transparansi (Transparency)

Merupakan keterbukaan dalam menggemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar BPR menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

  1. Akuntabilitas (Accountability)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

  1. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Merupakan kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Responsibility harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR serta tanggungjawab BPR terhadap masyarakat dan lingkungan.

  1. Independensi (Independency)

Merupakan pengeloaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

  1. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing.

 

Guna memberikan arah yang tepat sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada prinsipnya ruang lingkup pelaksanaan GCG yang akan dilakukan BPR meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR, Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan Tata Kelola BPR Dinamika Bangun Arta tahun 2017 meliputi :

  1. Ruang Lingkup
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
  3. Kelengkapan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
  4. Penanganan benturan kepentingan
  5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
  6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
  7. Batas maksimum pemberian kredit
  8. Rencana bisnis BPR
  9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
  1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
  2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR
  3. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
  4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
  5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
  6. Jumlah penyimpangan intern
  7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
  8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
  9. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik
  10. Hasil penilaian (Self Assesment) dan kesimpulan umum

 

 

  1. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

 

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman dari hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Direksi yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

  1. usunan Direksi PT. BPR Dinamika Bangun Arta per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
  •  
  •  

Masa Jabatan

Dani Satriawan, SE

Direktur Utama

27 Des 2017 s.d 26 Des 2020

Meilya Anie Dhamayanti,S.Kom, MM

Direktur Operasional dan Kepatuhan

02 April 2018 s.d 01 April 2021

 

 

Susunan Anggota Direksi

Dani Satriawan, SE – Direktur Utama

Dani Satriawan, SE mengawali karier di dunia perbankan pada saat bergabung dengan BPR Kawi Centra pada tahun 2001 sebagai Kabag Kredit. Pada tahun 2004 bergabung dengan BPR Dinamika Bangun Arta dengan posisi Kabag Kredit. Pada tahun 2012 diangkat sebagai Direktur, dan ditetapkan sebagai Direktur Utama sejak tanggal 27 Desember 2014 dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor S-36/KR.41/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Pengangkatan Anggota Direksi. Masa jabatan tersebut telah diperpanjang berdasarkan RUPS tanggal 27 Nopember 2017, dengan masa jabatan yang baru mulai 27 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2020. Perpanjangan masa jabatan tersebut telah mendaptkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-28/KR.0313/2018 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama.

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom, MM

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom, MM mengawali karier di perbankan dengan bergabung bersama PT BPR Dinamika Bangun Arta pada tahun 2004 dengan jabatan sebagai accounting. Pada tahun 2007 menduduki jabatan baru sebagai SPI, dan di tahun 2010 sebagai Kepala Bagian Operasional. Pada tahun 2018 ditetapkan sebagai Direktur oleh RUPS sejak tanggal 2 April 2018 dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-537/KR.0313/2018 perihal Pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan masa jabatan 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR. Tugas dan tanggung Jawab Direksi PT. BPR Dinamika Bangun Arta antara lain :

  1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
  3. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
  4. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR untuk semua tingkatan atau jenjang organisasi;
  5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
  6. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
  7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

 

Rapat Direksi

Direksi PT. BPR Dinamika Bangun Arta pada tahun 2019 telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 11 (sebelas) kali, rapat Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 sebagai berikut :

No

Tanggal

Peserta Rapat

Agenda Rapat

1

31.01.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Membuka lowongan posisi CS dan teller, dan adanya rolling karyawan
  • Pencadangan yang wajib dibentuk untuk: bonus, pengabdian pengurus, amortisasi seragam, gaji ke13, THR, uang cuti, dana pendidikan dan parcellebaran.

2

04.02.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi hasil kinerja Januari 2020
  • Akan terus dilakukan promosi baik secara kanvas maupun melalui radio.
  • Memastikan hasil audit KAP bisa final sebelum akhir Februari 2019
  • Sehubungan dengan telah dikeluarkannya SEOJK Manajemen Risiko segera ditindaklanjuti dengan SOP Manajemen Risiko

3

08.03.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Pertumbuhan kinerja nasional BPR tahun 2018 sebagai pembanding terhadap kinerja keuangan PT BPR Dinamika Bangun Arta
  • Masih tingginya dana pihak ketiga yang belum bisa terserap ke kredit
  • Bank sudah melakukan penilaian terhadap karyawan untuk menentukan besarnya tunjangan prestasi dan apakah karyawan sudah sesuai dengan posisi yang ada
  • Bank melakukan kuisioner tingkat kepuasan nasabah dalam rangka penilaian terhadap pelayanan
  • PT BPR Dinamika Bangun Arta memperoleh peringkat 77 Top 100 dari The Finance untuk kategori BPR aset 25-100M

4

20.05.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja sampai dengan 18 Mei 2019
  • Rencana dan strategi sampai dengan akhir Mei 2019

5

12.06.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja sampai dengan akhir Mei 2019
  • Rencana dan strategi sampai dengan akhir Juni 2019

6

12.07.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Evaluasi kinerja Juni 2019
  • Rencana dan strategi sampai dengan akhir Juli 2019
  • Mengoptimalkan pertumbuhan kredit untuk mengcover biaya operasional serta untuk meningkatkan LDR
  • Bagian dana tetap fokus pada pencarian dana murah dan tabungan
  • Memanfaatkan kegiatan yang ada di wilayah Salatiga untuk melakukan promosi kredit dan dana
  • Kepala Operasional harus memantau likuiditas dan pengeluaran biaya
  • Mulai Juli 2019 dicadangkan beban PPH Badan dengan asumsi peredaran usaha sesuai RBB yang telah ditetapkan

7

10.08.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Sehubungan dengan disetujuinya setoran modal dari OJK sebesar Rp 165 juta, akan dilaksanakan RUPSLB
  • Dengan diakuinya Dana Setoran Modal sebagai modal disetor, jumlah modal menjadi Rp 2.406 juta
  • Fokus pada pemenuhan modal inti minimum 6 milyar bisa tercapai pada akhir 2019

8

05.09.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Dalam rangka meningkatkan outstanding kredit akan dikeluarkan “promo kredit”
  • Penurunan suku bunga kredit untuk jenis kredit umum dari bunga 1.5% menjadi 1.35% dengan pinalty 2 kali bunga. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam SK Direksi

9

23.09.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Menentukan proyeksi Desember 2019 sebagai dasar pembuatan RBB 2020
  • Penetapan RBB 2020

10

07.11.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Persiapan dan strategi atas pemberlakuan POJK 33 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan PPAP BPR yang diberlakukan 1 Desember 2019
  • Mempersiapkan core banking system
  • Memaksimalkan penagihan kredit supaya tunggakan kurang dari 90 hari
  • Menetapkan strategi penanganan kredit untuk nasabah DPK

11

05.12.2019

Direktur Utama & Direktur

  • Sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan dengan memberikan kesejahteraan dalam bentuk insentif dan gaji ke 13
  • Dasar pertimbangan dalam pemberian kesejahteraan diatas adalah laba November 2019 deviasi negatif dibawah 5 % dibandingkan target laba Desember 2019, sehingga optimis laba akhir tahun 2019 bisa tercapai.
  • Gaji ke 13 akan diberikan bersamaan dengan penerimaan gaji di bulan Desember
  • Perhitungan gaji ke 13 sebesar take home pay dan untuk karyawan masa kerja kurang dari 1 tahun dihitung secara proporsional
  • Insentif semester II dihitung sebesar 1.5 kali dari insentif semester I dan akan diberikan 31 Desember 2019

 

  1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman dari hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Dinamika Bangun Arta per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

  •  
  •  

Masa Jabatan

Drs. Tri Selo

Komisaris Utama

  1. 4 Jul 2017 s.d 03 Jul 2020

Drs. Syamhudi, M.Si

  •  

01 Jul 2019 s.d 30 Jun 2022

 

Susunan Anggota Dewan Komisaris

Drs. Tri Selo -Komisaris Utama

Drs Tri Selo diangkat sebagai Komisaris Utama oleh RUPS sesuai akta notaris No. 12 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Juli 2014, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung mulai 4 Juli 2014 sampai dengan 4 Juli 2017. Masa jabatan Drs. Tri Selo sebagai Komisaris Utama telah diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai akta notaris No. 1 perihal Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Juli 2017, dengan masa jabatan 4 Juli 2017 sampai dengan 3 Juli 2020. Pengangkatan kembali tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-684/KR.0311/2017 tanggal 9 November 2017 perihal Pengangkatan Kembali Komisaris Utama.

Drs Tri Selo pernah berkarier di Bank Indonesia sampai dengan masa pensiun yaitu mulai tahun 1981 sampai dengan tahun 2010 dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Bank Indonesia KPW Tegal. Pada saat ini beliau juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. BPRS HIK Tegal dan Komisaris Independen BPR Artha Mertoyudan.

 

Drs. Syamhudi, M.Si – Komisaris

Drs. Symahudi,M.Si diangkat sebagai Komisaris oleh RUPS sesuai akta notaris No. 123 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2016, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2019. Masa jabatan Drs. Syamhudi,M.Si sebagai Komisaris telah diperpanjang kembali oleh RUPS sesuai akta notaris No. 11 perihal Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2019 untuk masa jabatan 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022. Pengangkatan kembali tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-282/KR.0313/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Penatausahaan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris.

Drs Syamhudi mengawali karier di dunia perbankan sebagai KS Pengawas Bank pada KPW Bank Indonesia Kediri pada tahun 1992 dan  berkarier di Bank Indonesia dalam sampai dengan tahun 2016  dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Tim Operasional Kliring Di DPSP Bank Indonesia.

 

Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya sesuaidengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain sebagai berikut :

  1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.
  5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

 

  1. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal Inti PT. BPR Dinamika Bangun Arta periode 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.5.827.615 ribu , sesuai dengan ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola maka PT. BPR Dinamika Bangun Arta belum wajib membentuk Komite Audit, maupun Komite Pemantau Resiko.

Komite yang sudah terbentuk di PT BPR Dinamika Bangun Arta adalah Komite Kredit. Komite Kredit merupakan komite yang mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang berlaku, dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Komite Kredit meliputi:

  1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai batas wewenang kredit yang ditetapkan BPR
  2. Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan
  3. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama
  4. Menolak dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan BPR.

 

  1. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, manajemen BPR selalu melakukan koordinasi, administrasi, dan dokumentasi terhadap permasalahan yang sekiranya memiliki benturan kepentingan sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi hambatan pada proses bisnis BPR.Manajemen telah membuat kebijakan penilaian kinerja karyawan dan pada saat pemberian promosi, maupun pada saat pelaksanaan rotasi, dan mutasi didasarkan atas hasil penilaian tersebut.

 

  1. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN
  1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memenuhiketentuan pelaksanaan Tata Kelola BPR Dinamika Bangun Arta telah memiliki Fungsi Kepatuhan, tujuannya untuk membangun dan mengaplikasikan budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan operasional BPR sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam aktivitas bisnis BPR selaras dengan peraturan yang ada.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan tahun 2019 :

  1. Monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  2. Monitoring kewajiban BPR atas laporan-laporan internal kepada Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terdapat keterlambatan;
  3. Penyesuaian dan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BPR
  4. Monitoring proses pengkinian data nasabah;
  5. Sosialisasi ketentuan intern dan ekstern kepada karyawan BPR

 

  1. Penerapan Audit Intern
  2. BPR Dinamika Bangun Arta telah memenuhi aturan mengenai pengangkatan PE Audit Intern. Audit Intern telah menjalankan tugasnya dengan melakukan audit di semua aktivitas operasional BPR. Temuan audit dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur dan Dewan Komisaris.

Fungsi PE Audit Intern adalah :

  1. Menyusun Rencana Audit;
  2. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif di bagian kredit, dana dan operasional;
  3. Monitoring tindak lanjut (follow up) hasil audit intern dan ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
  4. Mengadakan On The Spot (OTS) nasabah kredit, nasabah dana dan cash count pada kas teller.

 

  1. Fungsi Audit Eksternal

Audit Eksternal telah berjalan efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemilihan Auditor Eksternal ditentukan oleh Pengurus dan merupakan hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2019 PT BPR Dinamika Bangun Arta telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sarastanto & Rekan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2019. KAP bekerja secara independen memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

 

  1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam operasional perusahaannya BPR Dinamika Bangun Arta senantiasa menerapkan prinsip prudential (kehati-hatian). Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang timbul dan merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan melalui beberapa aspek risiko diantaranya sebagai berikut :

 

  1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Antara lain dengan menerapkan strategi seperti proses survei dan analisa yang cermat, penggunaan pusat data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku, kewenangan berjenjang dalam pengambilan keputusan kredit, melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kredit bermasalah.

  1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem dan/atau masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Dalam meminimalisir risiko operasional antara lain dengan menerapkan beberapa kebijakan pengendalian/pembatasan kewanangan transaksi secara berjenjang, peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal, penyesuaian IT BPR sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sehingga mampu menyediakan sistem informasi yang benar dan tepat waktu, melakukan rolling jabatan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, adanya survei tingkat kepuasan nasabah dalam hal pelayanan, dan adanya pemisahan tugas/ fungsi yang layak dan pengaturan kewenangan yang jelas.

  1. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

BPR telah melakukan proses identifikasi terhadap semua peraturan yang terkait dengan kepatuhan, misalnya : ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), dan lainnya.

  1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Dalam meminimalisir risiko likuiditas, BPR melakukan pemantauan likuiditas secara harian, baik untuk memenuhi kebutuhan dari pihak kredit, dana dan operasional. Bank menempatkan dana dalam bentuk giro dan tabungan sebagai secondary reserve.

BPR telah mengelola likuiditas dengan baik tercermin dari tidak adanya tagihan yang tidak terbayar pada saat jatuh tempo, meskipun masih bergantung pada sumber dana mahal.

  1. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

Untuk meminimalisir risiko reputasi, BPR menerima dan menyelesaikan jika terdapat pengaduan nasabah, BPR selalu berusaha memberikan hasil kinerja yang terbaik yang dapat dilihat dalam publikasi.

  1. Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

BPR selalu mengadakan koordinasi, baik kepada karyawan, pengurus dan pemegang saham secara intens. Hal tersebut bertujuan supaya dapat menampung ide,dan saran dari berbagai pihak dalam rangka mengambil keputusan / kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPR.

 

  1. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat BPR wajib memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. Pada periode Desember 2019  modal KPMM BPR Dinamika Bangun Arta sebesar Rp.6.088.439 ribu, dengan demikian maka ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagai berikut  :

  • Pihak Terkait (10%)                                                            :  Rp.608.844 ribu
  • Pihak Tidak Terkait (20%)                                                 :  Rp.1.217.688 ribu
  • Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%)                      :  Rp.1.826.532 ribu

Pada tahun 2019 tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampuan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit dari semua kredit yang disalurkan.

 

  1. RENCANA BISNIS BPR

Periode tahun 2019 PT. BPR Dinamika Bangun Arta mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Secara umum, rencana kerja dan anggaran tahun 2019 dapat dicapai, meskipun ada beberapa hal yang belum sesuai target. Ketidaktercapaian dalam beberapa hal tersebut akan menjadi cambuk dan bahan evaluasi, sementara keberhasilan yang telah dicapai akan menjadikan penyemangat bagi jajaran pengurus dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan BPR kedepan.

Volume usaha pada tahun 2019 naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp.42.524.652 ribu menjadi Rp.46.784.431 ribu. Peningkatan volume usaha tersebut diikuti dengan perbaikan pada aspek rentabilitas tercermin dari peningkatan rasio ROA dari 3.43% pada tahun 2018 menjadi 4.17% pada tahun 2097 dan penurunan BOPO dari 82.64% pada tahun 2018 menjadi 79.88% pada tahun 2019                                 .

Dilandasi semangat meningkatkan kualitas pelayanan yang berasaskan kekeluargaan,BPR berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga sebesar Rp 39.840.856 ribu meskipun masih didominasi oleh deposito sebesar 84% dari total simpanan. Target penghimpunan dana tercapai 102%. Pertumbuhan simpanan dana pihak ketiga dibandingkan tahun 2018 meningkat 7%.

Dengan mengedepankan keinginan untuk meningkatkan kualitas aktiva produktif, saldo kredit yang diberikan pada tahun 2019 tercapai 99% dari rencana kerja atau sebesar Rp.29.202.754 ribu, dan naik 15% dari tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target penyaluran kredit disebabkan banyaknya pelunasan kredit sebelum jatuh tempo serta BPR lebih selektif dalam analisa permohonan kredit baru demi menjaga dan meningkatkan kualitas kredit.

Laba tahun berjalan sebesar Rp.1.492.362 ribu atau tercapai 106% dari yang direncanakan atau naik 34% dari tahun sebelumnya. Dalam upaya menyehatkan manajemen, sampai dengan 30 Juni 2019 seluruh pengurus bank telah berhasil mengikuti dan lulus program sertifikasi profesi, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Adapun seluruh kelengkapan organisasi bank, sebagaimana ketentuan yang berlaku telah terpenuhi, terdiri atas 2 (dua) orang Dewan Komisaris, 2 (dua) orang Direksi, 5 (lima) orang Kepala Bagian dan didukung 25 (dua puluh lima) orang karyawan.

 

  1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagai mana dimaksud dalam POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Dinamika Bangun Arta telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis laporan dan/atau informasi yang dimaksud adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diantara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.

Laporan Publikasi pada tahun 2019 dimuat pada surat kabar harian Tribun Jateng  yang terbit pada Jumat, 13 Maret 2020. Selain itu juga dapat di akses pada website OJK :  http://www.ojk.go.id/.

 

  1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kepemilikan saham anggota Direksi :

Nama Anggota Direksi

Kepemilikan Saham

BPR Dinamika Bangun Arta

Perusahaan Lain

Dani Satriawan, SE

  •  
  •  

Meilya Anie Dhamayanti, S.Kom,MM

  •  
  •  

 

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris :

Nama Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham

BPR Dinamika Bangun Arta

BPR /BPRS Lain

Perusahaan Lain

Drs. Tri Selo

  •  
  •  
  •  

Drs. Syamhudi, M. Si

  •  
  •  
  •  

 

  1. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
  • Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
  • Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan komisaris dan Pemegang Saham

 

  1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

 

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris

(ribu Rp)

  •  

(ribu Rp)

Jumlah keseluruhan gaji

  1.  
  1.  
  •  

 

 

Tantiem, bonus

  1.  
  1.  

Kompensasi berbasis saham

 

 

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko

  1.  
  1.  

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan

  1.  
  1.  

 

 

  1. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan gaji terendah :

  1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah                               =  2.8 : 1
  2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah                                  =  1.3 : 1
  3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah                             =  1.1 : 1
  4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah                           =  2     : 1
  5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah                             =  2.8 : 1

 

  1. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT. BPR Dinamika Bangun Arta pada tahun 2019 telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 5 (lima) kali, rapat Direksi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 sebagai berikut :

No

Tanggal

Peserta Rapat

Agenda Rapat

1

22.02.2019

Dewan Komisaris & Direksi

  • Evaluasi kinerja PT BPR Dinamika Bangun Arta sampai dengan 31 Januari 2019.
  • Pembahasan temuan pemeriksaan OJK 2019 dan rencana penyelesaiannya
  • Pengunduran diri karyawan, rekruitmen dan rotasi karyawan.
  • Persiapan RUPS dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kerja tahun 2018.

2

25.03.2019

Dewan Komisaris

  • Evaluasi kinerja PT BPR Dinamika Bangun Arta sampai dengan 28 Februari 2019.
  • Penerimaan karyawan baru untuk operasional dan marketing kredit, dan penyiapan program pembekalan karyawan baru.
  • Rencana pengembangan dan pelatihan SDM 2019 dan evaluasi pengkinian data.

3

10.06.2019

Dewan Komisaris & Direksi

  • Evaluasi kinerja PT BPR Dinamika Bangun Arta sampai dengan Mei 2019
  • Pembahasan upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan aset, kredit dan dana.
  • Tanggapan surat OJK atas surat DBA perihal permohonan persetujuian modal disetor yang berasal dari akun dana setoran modal.
  • Evaluasi rencana dan pelaksanaan pengembangan/pelatihan SDM.
  • Evaluasi kegiatan pengkinian data

4

01.10.2019

Dewan Komisaris & Direksi

  • Evaluasi kinerja PT BPR Dinamika Bangun Arta sampai dengan 30 September 2019.
  • Pembahasan prediksi/ proyeksi Neraca dan Laba Rugi sampai dengan 31 Desember 2019, dan proyeksi Laporan Keuangan Neraca Laba Rugi 2020-2022.
  • Rencana konsultasi dengan Pemegang Saham terkait penyususnan RBB tahun 2020-2022.
  • Rencana Pelatihan APU PPT dan Manajemen Risiko kepada seluruh karyawan, dan persiapan kewajiban penerapan Manajemen Risiko.

5

03.12.2019

Dewan Komisaris & Direksi

  • Evaluasi kinerja PT BPR Dinamika Bangun Arta sampai dengan 30 Nopember 2019
  • Konfirmasi kesiapan USSi dan analisa dampak penerapan penggolongan Kualitas Aktiva sesuai POJK 33.
  • Evaluasi pelaksanaan pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan) dan realisasi atas penyediaan dana pelatihan.
  • Evaluasi promosi kredit
  • Evaluasi kewajiban PPAP posisi Desember 2019 sesuai kondisi terkini dari beberapa debitur.
  • Evaluasi pencapaian kinerja laba 2019 dan usulan realisasi gaji ke-13 dalam rangka hari raya keagamaan.

 

Data kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris :

  •  

Jumlah Rapat

Jumlah Kehadiran

Prosentase Kehadiran

Drs. Tri Selo

  1.  
  1.  
  1.  

Drs. Syamhudi, M.Si

  1.  
  1.  
  1.  

Dani Satriawan, SE

  1.  
  1.  
  1.  

Meilya Anie Dhamayanti,S.Kom,MM

  1.  
  1.  
  1.  

 

  1. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun

  •  

Dewan Komisaris

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

  1. 9
  1. 9
  1. 9
  1. 9

Total Fraud

  •  
  •  
  •  
  •  

Telah Diselesaikan

  •  
  •  
  •  
  •  

Dalam proses penyelesaian internal BPR

  •  
  •  
  •  
  •  

Belum diupayakan penyelesaiannya

  •  
  •  
  •  
  •  

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

  •  
  •  
  •  
  •  

 

  1. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum

  •  
  •  
  •  

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

  •  
  •  

Dalam proses penyelesaian

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada manajemen BPR Dinamika Bangun Arta selalu mengedepankan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan, sehingga pada tahun 2019 tidak ada permasalahan yang masuk ke ranah hukum.

 

  1. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada periode 2019 dapat dilihat dari tabel pemberian kredit kepada pihak terkait berikut ini :

 

AGENDA

  •  

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Ribu Rp)

  1.  

Moerjono, SH

Dani Satriawan, SE dan    Drs Tri Selo

Kredit Modal Usaha

  1.  
  1.  

Dani Satriawan, SE

Drs Tri Selo

July 2020
MSSRKJS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031